Jokowi Hentikan Pembangunan Mal, Apa Respons Publik?

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah sempat hanya menjadi wacana selama Fauzi Bowo menjadi Gubernur DKI Jakarta, moratorium alias penghentian sementara untuk pembangunan mal kini mulai dijalankan di masa kepemimpinan Joko Widodo. Ruang terbuka hijau di Jakarta selama ini tergerus deretan mal yang terus dibangun. Bagaimana respons publik?

"Jakarta sudah saatnya menyeimbangkan diri," kata Turseena Amelia Yahya (24), menyambut gembira moratorium mal tersebut. Lulusan universitas ternama Malaysia yang sering bepergian ke beragam negara ini mengatakan di negara-negara yang pernah didatanginya, keseimbangan antara ruang terbuka hijau dan bangunan sangat terasa.

Turseena mencontohkan Ueno Park dan Yoyogi Park di Jepang, adalah ruang terbuka hijau yang mengimbangi "kegarangan" nuansa perkotaan di Jepang. Demikian juga Victoria Park di Hong Kong dan Botanical Garden di Singapura.

"Sangat setuju (moratorium mal). Mal di Jakarta sudah kebanyakan. Sudah itu nambah-nambahin titik kemacetan juga," ujar Turseena yang kini menjadi karyawati sebuah bank tersebut ketika ditemui Kompas.com, Selasa (17/9/2013).

Turseena berkeyakinan harapan Jokowi agar suatu ketika warga Jakarta dapat berbondong-bondong pergi ke taman, dapat terwujud. Demikian juga impian Jokowi tentang berlangsungnya interaksi warga Jakarta di tengah kesegaran udara. "Positifnya, warga jadi punya tempat untuk kumpul-kumpul. Di Ueno Park itu orang bisa datang lihat bunga Sakura. Di Yoyogi Park tiap weekend juga ada musik gratis, jadinya seru," lanjut Turseena.

Jakarta, kota dengan 173 mal

Dukungan tak hanya datang dari warga biasa. Wakil rakyat di DKI Jakarta pun ikut bersuara sama. Salah satunya Ketua Komisi A DPRD DKI, Ida Mahmuda.

Ida mengatakan pembatasan pembangunan mal juga akan berperan mengurangi kemacetan di Jakarta. Apalagi, imbuh dia, bila pembatasan itu diikuti dengan perbaikan sarana transportasi publik.

Meski jelas mendukung kebijakan Jokowi, Ida mengakui rencana pembatasan tersebut tak akan berjalan mulus. Tentangan, ujar dia, bisa dipastikan bakal datang dari para pengembang properti yang dirugikan kebijakan ini. "Ini harus diantisipasi Jokowi," tegas Ida.

Sebelumnya, Jokowi mengaku ada 14 proposal pembangunan mal yang dibiarkannya tergeletak di meja kerjanya. Dia beralasan, sekarang sudah ada 173 mal di Jakarta. "Paling banyak sedunia. Sekarang sudah saya stop (pembangunan mal)," tegas dia.

Menurut Ida, untuk bisa terus menjalankan kebijakan terkait mal ini Jokowi butuh dukungan rakyat. "Pengusaha juga harus sadar kondisi Jakarta sudah tak memungkinkan untuk dibangun mal. Pengusaha tak boleh egois mencari keuntungan semata," tegas Ida.

Anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Demokrat, Taufiqurrahman, menyarankan Jokowi membuat payung hukum bila memang benar-benar hendak menjalankan moratorium pembangunan mal. Namun dia mengakui, payung hukum tanpa komitmen juga tak akan berguna. "Kalau tidak diformalkan dalam bentuk Pergub, ya silahkan. Tapi harus konsisten, itu," kata dia.